Polri Kerahkan 434 Ribu Personel Amankan Pemilu 2024

Jakarta – Polri bakal menggelar operasi terpusat dengan sandi ‘Mantap Brata’ untuk mengawal jalannya Pemilu 2024. Polri mengerahkan sebanyak 434 ribu personel dari Mabes Polri dan jajaran Polda dikerahkan dalam operasi tersebut.
“Pada pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024, Polri menurunkan personel sebanyak 434.197 personel,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan di The Tribrata, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).

Sandi mengatakan, dengan banyaknya personel yang terjunkam dapat menciptakan jalannya pemilu damai. Mulai dari tahap pendaftaran para calon hingga pelantikan, termasuk saat pencoblosan.

“Pada waktu pelaksanaan pemilu langsung di TPS disesuaikan dengan karakteristik wilayah yang ada. Jadi kalau wilayahnya aman, rawan ataupun yang rawan satu itu tentunya akan berbeda dengan daerah-daerah tertentu,” ucapnya.

Lebih lanjut, Sandi menuturkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memberi arahan terkait pengamanan selama rangkaian pemilu berlangsung.

“Jadi bukan daerah yang dinyatakan rawan yang hanya menjadi atensi, tetapi Bapak Kapolri menekankan bahwa anggaplah semua daerah itu adalah rawan, jangan sampai tidak termasuk dalam daerah rawan malah juga tidak diwaspadai oleh kita semua,” tuturnya.

“Oleh karena itu Bapak Kapolri menyampaikan kepada para Kapolda dan peserta rakor tadi semuannya tetap waspada sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing,” lanjutnya.

Karena itu, Sandi berharap agar semua pihak dapat menjaga kertertiban jalanya rangkaian pemilu mendatang.

“Untuk itu harapan kita bersama bahwa insyaallah pemilu bisa dilaksanakan dengan aman dengan tertib sesuai dengan yang kita harapkan,” lanjut dia.

Adapun operasi ini akan dipimpin langsung oleh Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran dengan didampingi Dankorbrimob sebagai wakil kepala operasi (Wakaops).

Operasi Mantap Brata dilaksanakan selama 222 hari, dari tahap pendaftaran hingga pengambilan sumpah oleh pasangan presiden-wakil presiden terpilih. Ramadhan mengatakan operasi ini nantinya bakal melibatkan 11 satuan kerja dari Mabes Polri.

Sebelas satuan yang dimaksud adalah Bareskrim, Baintelkam, Baharkam, Korbrimob, Slog, Divisi Humas, TIK, Propam, Hubinter, Srena, dan Irwasum. Kemudian, lanjutnya, sebelas satuan kerja itu akan ditempatkan ke dalam sembilan satuan tugas (satgas) yang berbeda.

Seleksi Petugas Pengamanan Pemilu 2024 Diprioritaskan bagi Peserta Berusia tak Lebih dari 50 Tahun

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan seleksi petugas pengamanan Pemilu 2024 diprioritaskan bagi peserta yang berusia tak lebih dari 50 tahun.
Batasan usia maksimal bagi pelaksana pengamanan ini berkaca dari hasil evaluasi Pemilu 2019, di mana banyak personel yang sakit atau bahkan meninggal dunia.

Sehingga dalam Rapat Koordinasi Persiapan Operasi Mantap Brata, ditekankan soal kesehatan dan kesiapan anggota pengamanan Pemilu 2024.
“Untuk batasan usia dan kesehatan, hal itu menjadi salah satu concern utama dari hasil evaluasi Pemilu 2019 lalu mengingat ada yang sakit dan meninggal dunia. Tentu saja ini menjadi masukan utama pada rakor hari ini untuk penegasan kembali bahwa untuk kesehatan dan kesiapan anggota yang melaksanakan kegiatan pengamanan, maupun komponen penyelenggara pemilu lainnya,” kata Sandi dalam konferensi pers, Rabu (27/9/2023).

“Oleh karena itu, Polri khususnya, dilaksanakan seleksi prioritas pelaksana pengamanan tersebut maksimal usia 50 tahun,” lanjutnya.
Bahkan Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (Ass SDM) Irjen Pol Dedi Prasetyo mengusulkan agar personel yang masih muda dengan usia di bawah 50 tahun diprioritaskan menjadi petugas utama pengamanan Pemilu 2024.
“Bahkan Pak Ass SDM menekankan kalau bisa anggota Polri yang mengamankan bila masih ada yang muda-muda di bawah 50 tahun untuk dijadikan petugas utama dalam rangka pengamanan Pemilu 2024,” ungkapnya.

Polri menyatakan kebijakan-kebijakan yang dibuat merupakan langkah koreksi dan mengambil pelajaran dari pengalaman kejadian pesta demokrasi tahun sebelumnya agar tak terulang lagi di tahun mendatang.

“Tentu saja pengalaman-pengalaman yang lalu, di tahun mendatang kalau bisa jangan sampai terjadi lagi. Karena hal itu menjadi satu koreksi,” terang Sandi.

Polri: Antisipasi Polarisasi Pemilu Jadi Topik Serius yang Dibahas di Rakor Operasi Mantap Brata
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyampaikan polarisasi jadi salah satu topik serius yang dibahas dan diantisipasi dalam Rapat Koordinasi Persiapan Operasi Mantap Brata terkait pengamanan Pemilu 2024.

Polri tak memungkiri kemajuan dunia digital menciptakan kerawanan polarisasi, munculnya disinformasi hingga hoaks atau berita bohong. Oleh sebab itu topik ini jadi hal serius yang diantisipasi dalam rakor.
“Salah satu hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwa dengan kemajuan dunia digital tentu saja polarisasi informasi, baik itu hoaks atau yang lainnya tentu menjadi hal serius yang kita antisipasi dan kita kerjakan bersama untuk mencegah terjadinya hal tak diinginkan di pelaksanaan Pemilu 2024 nantinya,” kata Sandi dalam konferensi pers, Rabu (27/9/2023).

Dalam mengantisipasinya, selain berkoordinasi dengan satuan kerja di Mabes Polri, Polri juga menjalin kerja sama dengan pihak media massa untuk membantu mengklarifikasi berita-berita hoaks yang bermunculan.

Di sisi lain, Polri juga berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu seperti KPU, KPUD, Bawaslu, DKPP, Kementerian terkait hingga tim-tim akademisi.
Polri juga meminta bantuan dari seluruh komponen untuk menciptakan suasana sejuk, damai pada waktu pelaksanaan pemilu.
“Terutama ada pihak tertentu yang ingin membuat suasana menjadi gaduh atau terjadi polarisasi, bisa kita cegah bersama, bisa kita antisipasi bersama dengan semua stakeholder terkait,” terang dia.

Kepala Divisi Humas Polri Beserta Staf dan Bhayangkari
Mengucapkan

Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW

“Semoga kita mampu meneladani Akhlakul Karimah
Beliau dan selalu memperoleh Syafaat dari-Nya’’

12 Rabiul Awal 1445 H

Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.
Ny. Eka Sandi Nugroho

Polri: Situasi di Gorontalo Kondusif Pascapembakaran Kantor Bupati Pohuwato

Polri mengungkapkan, situasi di Gorontalo sudah kondusif, setelah sempat terjadi pembakaran kantor Bupati Pohuwato Gorontalo oleh massa. Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, pihaknya telah menerima informasi dan situasi terkini, yang disebutkan telah kondusif.
“Tadi dapat laporan informasi terkini situasi di Gorontalo sudah kondusif,” kata Sandi kepada wartawan di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/9/2023) petang.

Dikatakan Sandi, kejadian itu diharapkan dapat jadi pembelajaran dan mengingat bahwa menahan emosi, menahan diri itu penting.

Sandi mengimbau, agar mengedepankan komunikasi dan mediasi terlebih dahulu agar tidak terjadi hal seperti itu dan dapat diselesaikan masalah dengan damai.

“Mengedepankan komunikasi dan mediasi yang terbaik supaya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab itu supaya mengedepankan komunikasi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah dengan damai,” ucapnya.
Sebagai informasi, aksi demo ricuh dan berujung pembakaran di kantor Bupati Pohuwato Gorontalo terjadi pada Kamis siang tadi. Massa juga merusak kantor perusahaan tambang dan kantor DPRD Pohuwato.

Polri: Situasi di Gorontalo Kondusif Pascapembakaran Kantor Bupati Pohuwato

Polri mengungkapkan, situasi di Gorontalo sudah kondusif, setelah sempat terjadi pembakaran kantor Bupati Pohuwato Gorontalo oleh massa. Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, pihaknya telah menerima informasi dan situasi terkini, yang disebutkan telah kondusif.
“Tadi dapat laporan informasi terkini situasi di Gorontalo sudah kondusif,” kata Sandi kepada wartawan di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/9/2023) petang.

Dikatakan Sandi, kejadian itu diharapkan dapat jadi pembelajaran dan mengingat bahwa menahan emosi, menahan diri itu penting.

Sandi mengimbau, agar mengedepankan komunikasi dan mediasi terlebih dahulu agar tidak terjadi hal seperti itu dan dapat diselesaikan masalah dengan damai.

“Mengedepankan komunikasi dan mediasi yang terbaik supaya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab itu supaya mengedepankan komunikasi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah dengan damai,” ucapnya.
Sebagai informasi, aksi demo ricuh dan berujung pembakaran di kantor Bupati Pohuwato Gorontalo terjadi pada Kamis siang tadi. Massa juga merusak kantor perusahaan tambang dan kantor DPRD Pohuwato.

Kepala Divisi Humas Polri Beserta Staf dan Bhayangkari
Mengucapkan

Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW

“Semoga kita mampu meneladani Akhlakul Karimah
Beliau dan selalu memperoleh Syafaat dari-Nya’’

12 Rabiul Awal 1445 H

Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.
Ny. Eka Sandi Nugroho

Polri: Antisipasi Polarisasi Pemilu Jadi Topik Serius yang Dibahas di Rakor Operasi Mantap Brata
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyampaikan polarisasi jadi salah satu topik serius yang dibahas dan diantisipasi dalam Rapat Koordinasi Persiapan Operasi Mantap Brata terkait pengamanan Pemilu 2024.

Polri tak memungkiri kemajuan dunia digital menciptakan kerawanan polarisasi, munculnya disinformasi hingga hoaks atau berita bohong. Oleh sebab itu topik ini jadi hal serius yang diantisipasi dalam rakor.
“Salah satu hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwa dengan kemajuan dunia digital tentu saja polarisasi informasi, baik itu hoaks atau yang lainnya tentu menjadi hal serius yang kita antisipasi dan kita kerjakan bersama untuk mencegah terjadinya hal tak diinginkan di pelaksanaan Pemilu 2024 nantinya,” kata Sandi dalam konferensi pers, Rabu (27/9/2023).

Dalam mengantisipasinya, selain berkoordinasi dengan satuan kerja di Mabes Polri, Polri juga menjalin kerja sama dengan pihak media massa untuk membantu mengklarifikasi berita-berita hoaks yang bermunculan.

Di sisi lain, Polri juga berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu seperti KPU, KPUD, Bawaslu, DKPP, Kementerian terkait hingga tim-tim akademisi.
Polri juga meminta bantuan dari seluruh komponen untuk menciptakan suasana sejuk, damai pada waktu pelaksanaan pemilu.
“Terutama ada pihak tertentu yang ingin membuat suasana menjadi gaduh atau terjadi polarisasi, bisa kita cegah bersama, bisa kita antisipasi bersama dengan semua stakeholder terkait,” terang dia.